Akankah Masa Depan Industri Game Indonesia Berada di Tangan Lembaga Ini?

Indonesia resmi memiliki pasangan Presiden dan Wakil Presiden baru. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah dilantik pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 lalu dan memulai kerjanya untuk lima tahun yang akan datang. Tetapi sebelum itu, Presiden Jokowi tentu masih disibukkan dengan merancang kabinet yang akan membantu kinerjanya dalam memimpin Indonesia.

Hingga Selasa kemarin, Presiden Jokowi masih juga belum bagaimana susunan kabinet dan juga nama-nama menteri yang siap membantunya. Namun ada kabar menarik seputar bagaimana susunan kabinet yang akan dibuat oleh Presiden Jokowi dalam masa pemerintahannya nanti. Seperti dikutip dari Kompas yang memotret Rini Soemarno, Ketua Tim Transisi Jokowi dan Jusuf Kalla, tampak Rini membawa selembar kertas yang sepertinya akan menjadi struktur kabinet Jokowi.

Dalam selembar kertas tersebut tertulis sebuah bagan yang dibagi-bagi lagi menjadi empat warna berbeda. Masing-masing bagian tersebut melambangkan Kementerian Koordinator dan diikuti kementerian yang ada di bawah naungannya. Dari bagan tersebut tidak nampak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang selama masa pemerintahan presiden SBY lalu bertanggung jawab untuk menaungi Ekonomi Kreatif (termasuk industri game) di Indonesia.

Kemenparekraf saat bersama rombongan developer Indonesia di TGS 2014 lalu[/caption]

Lantas, di tangan siapa masa depan industri game Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi mendatang?

Rupanya Presiden Jokowi memecah tugas Kemenparekraf menjadi dua lembaga yang terpisah. Pertama adalah Kementerian Pariwisata yang berada di bawa naungan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Yang kedua adalah Badan Ekonomi Kreatif, yang sepertinya akan bertanggung jawab penuh terhadap industri ekonomi kreatif di Indonesia, termasuk game. Berikut ini adalah daftar lengkap rancangan kabinet seperti dikutip dari Kompas.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (6 kementerian)

1. Kementerian Dalam Negeri

2. Kementerian Luar Negeri

3. Kementerian Pertahanan

4. Kementerian Hukum dan HAM

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika

6. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Di samping bagan tersebut terdapat empat pos, yakni Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan satu pos lagi yang tidak jelas terbaca.

Kementerian Koordinator Kemaritiman (4 kementerian)

1. Kementerian Perhubungan

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. Kementerian Pariwisata

4. Kementerian ESDM

Tidak terlihat (10 kementerian)

1. Tidak terlihat

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Koperasi dan UKM

4. Kementerian Perindustrian

5. Kementerian Perdagangan

6. Kementerian Pertanian

7. Kementerian Ketenagakerjaan

8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

9. Kementerian Kehutanan

10. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Kementerian Koordinator Pembangunan ... (tidak terbaca dengan jelas, membawahi 8 kementerian)

1. Kementerian Agama

2. Kementerian Kesehatan

3. Kementerian Sosial

4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan

5. Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Budikdasmen)

6. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti)

7. Kementerian Pemuda dan Olahraga

8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Di samping bagan kementerian itu, terdapat empat pos, yakni BKPM, Badan Ekonomi Kreatif, Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), dan TNP2K.

Memang rancangan ini belum final sampai Presiden Jokowi mengumumkannya. Namun dengan dipisahkannya ekonomi kreatif menjadi badan tersendiri, apakah hal ini mengindikasikan bahwa Presiden Jokowi sangat peduli dengan perkembangan dan masa depan ekonomi kreatif (termasuk game) dengan membentuk sebuah badan khusus untuk menaunginya? Kita tunggu saja kabar selanjutnya!