GAWAT, Pemerintah Akan Paksa Website Membayar ke Operator Telekomunikasi!

DON'T BREAK THE INTERNET, SIR!

GAWAT, Pemerintah Akan Paksa Website Membayar ke Operator Telekomunikasi!

GAWAT, Pemerintah Akan Paksa Website Membayar ke Operator Telekomunikasi!

Era layanan dan konten gratis sepertinya akan segera berakhir!

Saat ini pemerintah sedang menggodok aturan untuk penyedia layanan over the top (OTT) untuk membayar biaya interkoneksi ke ISP di Indonesia. Hal ini diutarakan Menkominfo, Rudiantara, dalam diskusi Menyongsong Era Baru Industri ICT Indonesia Bersama Kabinet Kerja, di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2014.

Pasalnya, para pemain OTT tersebut dianggap tidak menguntungkan ISP, alasannya infrastruktur telekomunikasi di Indonesia hanya sekedar "dilewati" tanpa biaya sama sekali. Padahal besarnya bandwidth yang digunakan untuk mengakses layanan tersebut sangat besar.

Baca juga: Parah! Speedy Paksa Pengunjung Wikipedia Lihat Iklan

Sudah jamak diketahui, bandwidth yang digunakan layanan internet sangat besar, khususnya terhadap OTT populer seperti Facebook, Kaskus, Whatsapp, BBM, Wikipedia dan Google yang total penggunanya di Indonesia sudah mencapai lebih dari 70 juta orang. Misalkan setiap pengguna menggunakan 10 MB saja per hari, bisa dibayangkan berapa tera byte data yang harus dikelola oleh ISP perbulannya.

Karena besarnya potensi pendapatan yang hilang dari skema ini, beberapa petinggi operator telekomunikasi Indonesia pun angkat bicara, Seperti disampaikan oleh Direktur Teknologi PT Indosat Herfini Haryanto:

"Dalam setiap layanan OTT harus dikenakan biaya interkoneksi. Ini agar kita (operator) memiliki nilai tawar!"

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama PT XL Axiata Tbk Hasnul Suhaimi:

"Ini tidak fair. Operator di dalam negeri mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk membangun infrastruktur, tetapi OTT dengan mudah masuk tanpa aturan ke industri,"

Isu yang juga dikenal net neutrality ini sebenarnya sudah mengemuka beberapa saat lalu di US. Yaitu dengan pembatasan kecepatan akses dari Comcast untuk pengakses website streaming Netflix. Akhirnya permasalahan tersebut terselesaikan dengan pembayaran kepada ISP untuk menyediakan akses lebih cepat ke Netflix.

Melihat arah kebijakan pemerintah yang cukup meresahkan ini, bisa jadi nantinya semua website yang beroperasi di Indonesia akan dipungut biaya untuk setiap lalu lintas data dari pengguna. Apabila ini terjadi, tidak aneh membayangkan beberapa website yang dulunya bisa menyediakan layanan secara gratis, akan terpaksa mengubah model bisnisnya.

Baca juga: Ini Sebabnya TV Online Bakal Kiamat di Indonesia

Kalaupun tidak mengenakan biaya kepada penggunanya, nantinya website akan terpaksa mencari cara lain untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dengan menambah iklan. Ujung ujungnya pengguna juga yang dirugikan, sudah membayar biaya pulsa / data masih juga harus mengalami menurunnya kualitas konten akibat banyaknya iklan.

Jadi gimana menurut citizen, haruskah pemerintah memaksa website membayar ke operator telekomunikasi di Indonesia, atau operator harus lebih kreatif mencari sumber pemasukan baru yang tidak membebani pengguna? Bagaimana menurutmu?

sumber: antara

ARTIKEL TERBARU