Game Online Dianggap Berbahaya, Bisakah Sistem Rating Game Indonesia Jadi Solusi?

Ada beberapa game online yang dianggap berbahaya oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Edukasi dengan menggunakan sistem rating Indonesia diharapkan bisa menjadi solusinya.

[read_more link="http://www.duniaku.net/2015/06/06/delapan-game-online-berbahaya/" title="KPAI Umumkan Delapan Game Online Berbahaya!"]

Beberapa hari terakhir mungkin sedang ramai-ramainya berita mengenai beberapa game online yang dianggap berbahaya untuk anak-anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Bagi yang belum tahu, KPAI sudah menilai ada delapan game yang berbahaya jika dikonsumsi oleh anak-anak, antara lain World of Warcraft (Blizzard, Indogamers), Call of Duty (Activision), RF (Rising Force) Online (LYTO), AION (NCSoft, Indogamers), Counter Strike (Megaxus), Lost Saga (Gemscool), Point Blank (Gemscool), dan Gunbound (Bolehgame, segera di LYTO Classic).

Mungkin KPAI terlalu "gegabah" dengan menganggap hanya delapan game online itu saja yang berbahaya, karena masih banyak game-game di luar sana yang juga bisa "berbahaya" jika dikonsumsi oleh anak-anak yang belum cukup umurnya. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem rating sebagai sarana edukasi, game mana yang cocok dikonsumsi oleh anak, dan game mana yang tidak. Indonesia sendiri saat ini tengah menggodok Indonesia Game Rating System (IGRS) yang tengah digodok oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemkominfo) bekerja sama dengan perwakilan beberapa developer, publisher dan juga media game. Tujuannya untuk edukasi, bukan untuk sensor ataupun melarang satu game beredar di Indonesia.

Pertanyaannya, apakah IGRS ini bakal menjadi solusi yang tepat dalam menanggulangi "kesalah pahaman" game yang selalu menjadi kambing hitam dan dianggap berbahaya?

Samuel Henry[/caption]

[read_more link="http://www.duniaku.net/2014/04/25/liputan-diskusi-membahas-sistem-rating-game-di-indonesia-bersama-kemenkominfo/" title="Liputan: Diskusi Membahas Sistem Rating Game di Indonesia Bersama Kemenkominfo"]

Banyak respon menarik dari masyarakat terkait dengan rencana implementasi IGRS ini di Indonesia. "Secara analogi, pagar itu (IGRS) untuk siapa? Orang tua atau anak (gamer)? Kalau untuk orang tua, sebenarnya pemahaman mereka yang perlu diperluas. Kalau untuk gamer, memangnya ada efek?" tulis Samuel Henry, Koordinator International Game Developer Association (IGDA) Chapter Yogyakarta seperti ditulis dalam [outbound_link text="blog pribadinya" link="http://www.samuelhenry.net/game-online-melarang-vs-sudut-pandang/"]. "Menurut saya yang cocok menjadi solusi adalah membuat program secara bertahap yang memberikan pemahaman dan wawasan tambahan bagi guru tentang manfaat game untuk pendidikan, dsb. Dari pelaksanaan program ini, diharapkan kolaborasi antara developer game, pakar psikologi anak, pengamat pendidikan, dsb. Bisa berbentuk seminar bahkan workshop. Pers akan menyoroti dan tidak menutup kemungkinan orang tua bisa dilibatkan juga," tulisnya.

Luat Sihombing, Kemkominfo[/caption]

Dalam respon yang diberikan di [outbound_link text="akun media sosial Samuel Henry" link="http://www.facebook.com/samuelhenryx"], Luat Sihombing yang merupakan Kepala Seksi Pengembangan Produk Industri Konten Multimedia, Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika dari Kemenkominfo memberikan penjelasan bahwa IGRS bukanlah badan sensor yang akan melarang atau menyaring peredaran game di Indonesia seperti yang ditakutkan oleh banyak gamer. "Kita tidak akan membentuk badan sensor sampai saat ini dan tidak ada niatan untuk itu. Karena sudah ada UU-nya sendiri. Toh IGRS ini juga adalah usulan dari teman-teman developer. Ada sangkut pautnya dengan kalau mau distribusi produk ke luar negeri, terutama yang platform PC," terang Luat. "Pada dasarnya kami berusaha membantu masyarakat mendapat informasi yang benar, dan tidak juga mengekang pelaku industri kreatif lokal. Malah berusaha melindungi dari produk luar," lanjutnya.

Senada dengan Luat Sihombing, Kris Antoni yang notabene merupakan perwakilan dari developer game pun menambahkan bahwa tujuan IGRS adalah untuk mengedukasi masyarakat, sekaligus mengakomodasi kebutuhan industri game. "Tujuan IGRS sendiri adalah untuk mengedukasi masyarakat (termasuk oknum-oknum pemerintah) dan bukan untuk pelarangan ataupun censorship," tulisnya merespon komentar tersebut. "Yang dimaksud edukasi adalah, kita bisa menjelaskan kepada semua orang bahwa TIDAK semua game adalah untuk anak-anak. Seperti halnya film, ada game untuk orang dewasa, ada untuk remaja, dst. Kami tidak ingin terjadi lagi kasus dimana orang tua membelikan anak mereka GTA 5 lalu menyalahkan game-nya kalau di dalamnya ada adegan kekerasan," lanjutnya.

Kris Antoni[/caption]

Lebih lanjut, Kris Antoni memaparkan alasan di balik inisiasi IGRS ini. "Alasan mengapa kami menginisiasi IGRS adalah karena lebih baik kita yang memulai dan terjun langsung terlibat dalam pembentukan sistem ini daripada nanti KPAI/lembaga pemerintah yang lain bikin sendiri tanpa melibatkan pelaku industri game di Indonesia. Dengan demikian kita bisa mengawal pembentukan sistem ini agar sesuai dengan realita keadaan dan kebutuhan industri," pungkasnya.

Jadi, apakah IGRS ini bisa menjadi solusi masalah game yang selalu dikambing hitamkan dan dianggap berbahaya untuk anak? Jawabannya, bisa. Mungkin masih banyak orang awam yang masih belum mengetahui dan mengenal sistem rating ESRB, PEGI atau semacamnya yang berlaku di internasional, sehingga menghambat proses edukasinya. Dengan adanya sistem IGRS ini, diharapkan proses edukasi ini bisa berjalan lebih lancar (karena lebih sesuai dengan kultur Indonesia) sekaligus juga bisa mengakomodasi kebutuhan industri game di Indonesia, terutama developer game yang akan mendistribusikan produknya ke luar negeri. Ke depannya, tentu kita semua berharap tidak ada lagi oknum yang menganggap game itu berbahaya untuk anak-anak sehingga dilarang peredarannya karena sudah memahami rating-rating dari game itu sendiri, dan bisa memilih game yang cocok sesuai dengan target umurnya.