Kontroversial! Mengapa Pemutaran Kembali Film G30S/PKI Menghadirkan Sejumlah Pro-Kontra di Tanah Air?

Menjadi polemik menjelang 30 September 2017 mendatang, pemutaran kembali film G30S/PKI kembali didengungkan, bahkan akan diadakan nonton bareng di beberapa lokasi. Ini menyebabkan kontroversi. Mengapa?

Akhir-akhir ini, tanah air sedang diributkan dengan wacana pemutaran kembali film G30S/PKI yang dianggap kontroversial. Ide tersebut tercetus dari Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, yang mewajibkan anggota TNI untuk menonton film G30S/PKI tersebut menjelang peringatan peristiwa tersebut tanggal 30 September yang disusul dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober.

Gatot mengatakan pada sejumlah media bahwa pemutaran film tersebut ditujukan supaya generasi muda mengetahui bahwa Indonesia mempunyai sejarah tersebut (Gerakan 30 September 1965) dan peristiwa tersebut merupakan sejarah kelam bagi Indonesia. Dia menuturkan, “Saya tidak berpolemik dan hanya meneruskan sejarah yang terjadi saat itu kepada generasi muda, kalau menurut sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini.”

Memang Film Seperti Apa?

Film tersebut merupakan film wajib yang harus diputar pada 30 September di TVRI pada masa Orde Baru. Setelah rezim Orde Baru tumbang, film tersebut mulai tidak wajib diputar pada tanggal 30 September atas usul dan pengaruh dari beberapa pihak. Dikutip dari beberapa media, pihak tersebut adalah Marsekal Udara Saleh Basarah, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono. Penghentian pemutaran film tersebut merupakan euforia reformasi yang berhasil menjatuhkan rezim Order Baru masa itu.

film G30S/PKI

Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI adalah judul film bernuansa sejarah Indonesia yang tayang pada tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Noer, diproduseri oleh G. Dwipayana, dan dibintangi Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa. Diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar 800 juta rupiah kala itu, film ini disponsori oleh pemerintahan Orde Baru. Secara umum, film ini menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan beberapa hari setelahnya.

Film tersebut menayangkan peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal dengan keji yang dilakukan oleh PKI. Tentu saja sebagai film yang sekarang mungkin dikategorikan sebagai genre action thriller, film tersebut mengeksploitasi kekejian dan banyak darah.

Kontra: Keberpihakan dan Perlukah?

Bagi mereka yang menentang pemutaran kembali film G30S/PKI secara umum mempunyai 2 alasan, yaitu mempertanyakan obyektivitas film dan mempertanyakan dampak pemutaran film tersebut. Bagi pihak pertama, film G30S/PKI ini dianggap sebagai film titipan Orde Baru yang tidak menggambarkan sesuatu sesuai dengan fakta lapangan. Keseluruhan alur dianggap mengelu-elukan Soeharto dan Orde Baru sebagai pahlawan yang berhasil menumpas pemberontakan PKI tahun 1965.


Keberatan ini terutama bagi mereka yang berafiliasi dengan PKI. Mereka merasa bahwa PKI tidak melakukan pemberontakan. Mereka menuturkan, PKI merupakan korban politik dan kambing hitam yang digunakan Soeharto untuk meruntuhkan tahta Soekarno pada masa itu.

Di sisi lain, beberapa keberatan terkait dampak pemutaran film tersebut bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI mengatakan, “Jika kekerasan dan kekejaman dipertontonkan, mudaratnya lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Maka, rencana nonton bareng film G30S/PKI di sejumlah sekolah perlu dipikirkan ulang.”

Kebenaran Sejarah Dipertaruhkan

Ketua KPAI Susanto memberikan keterangan pers terkait sekolah lima hari di kantor KPAI

Di samping kontroversi penayangan film tersebut, film G30S/PKI dianggap sebagai sesuatu yang membuka luka lama dari para korban baik keturunan oknum PKI, korban, maupun rezim Orde Baru yang tersisa. Tidak hanya dalam film, banyak pihak yang memperdebatkan kebenaran sejarah dari peristiwa G30S/PKI tersebut.

Dari sisi film, beberapa hal yang disoroti adalah film tersebut merupakan film titipan Order Baru. Keobyektifan Arifin C. Noer sebagai sutradara disangsikan oleh beberapa pihak. Beberapa pihak mengatakan bahwa film tersebut dibuat dengan pengawasan ketat dari para intel dan ABRI di masa Orde Baru. Namun, istri Arifin C. Noer mengklarifikasikan hal ini pada forum ILC (19/9/2017) bahwa Arifin mengerjakannya dengan profesional dan berdasarkan data riset yang ada pada masa itu.


Lagi Ilham Aidit, putra DN Aidit, pimpinan PKI pada masa itu, mempertanyakan mengenai DN Aidit yang digambarkan sedang merokok, padahal dia merasa bahwa ayahnya tidak pernah merokok. Tuduhan subyektivitas ini lagi-lagi dibantah oleh istri Arifin yang mengatakan bahwa rokok tersebut merupakan upaya visualisasi dari rasa gugup yang dialami oleh Aidit. Menegaskan argument tersebut, Prof. Salim Said menjelaskan bahwa meskipun film historis, film tetaplah film yang mempunyai unsur fiksi di dalamnya.


Jangan sampai tidak menyelesaikan bacaan kalian ya. Masih ada ulasan kontroversi film dan peristiwa G30S/PKI di halaman kedua..

1
2

SHARE
Previous article5 Fakta Tentang Tempat Tokyo Game Show, Makuhari Messe
Next articleSimak Trailer Baru Murder on the Orient Express, Adaptasi Novel Agatha Christie!